Buruknya kepemimpinan bangsa ini, menjadi contoh baik untuk menghancurkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia kedepan. Bisa kita katakan tiada permasalahan besar yang tidak pernah hilang dari dinamika kebangsaan kita. Alih-alih ingin menyelamatkan namun malah membuat keadaan kian terpuruk,mungkin itulah kata yang paling tepat dengan keadaan saat ini. Perlahan dengan kondisi yang seperti ini selalu terjadi, disintegrasi bangsa menjadi suatu hal yang niscaya bagi bangsa Indonesia, atau bisa dikatakan menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk.
Penindasan terhadap keadilan dalam konteks ke-kini-an merupakan hal lumrah saja terjadi, bahkan akan lebih tepat jika menindas keadilan adalah hal yang wajib. Bagaimana tidak? Realita mafia hukum di Indonesia beberapa detik ini kian menunjukan, sudah sepatutnya bangsa ini gulung tikar. Kata-kata “Berdasarkan aturan Hukum” menjadi apologi primadona bagi aparat penegak hukum saat ini (oknum). Sebagai kamuflase menyelamatkan bangsa Indonesia dari mafia Hukum, pemimpin bangsa ini membuat satgas Mafia Hukum. Kehadiran Satgas Mafia Hukum boleh kita apresiasi, namun jangan berlebihan karena ada beberapa fakta unik yang terungkap pasca adanya Satgas Mafia Hukum, yang diantaranya adalah :
1. Melemahkan peran KPK di dalam mengungkap Kasus Korupsi, khususnya di Direktorat Perpajakan
2. Cukup banyak kasus yang terbongkar pasca kelahiran Satgas Mafia Hukum, boleh kita tafsirkan menjadi 2 hal :
a. Memang mafia Hukum ada
b. Mafia Hukum memang diadakan
Bangsa Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan hilangnya uang rakyat di direktorat pajak sebesar 25 Milyar. Problem tersebut tentunya mengembalikan amarah masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa . Munculnya Satgas Mafia Hukum menjadi penglima pemberantasan mafia Hukum boleh dipandang sebagai salah satu upaya pelemahan KPK oleh Pemimpin bangsa dan sebagai pencitraan pemimpin bangsa akan kekuatannya melawan Korupsi. Bangsa ini sudah cukup familiar dengan adanya KPK (Komisis Pemberantasan Korupsi), namun pasca serangan umum terhadap para petinggi KPK yang berakhir dengan upaya damai secara politik, menjadi suatu bukti kuat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia yang masih mempunyai hati nurani, bahwa drama tersebut adalah salah satu drama yang dilakukan untuk menjatuhkan KPK sebagai lembaga common enemy bagi para koruptor yang sebagian besar adalah pejabat Negara.
Bnagsa indonesia adalah bangsa yang berdasarkan Hukum , di mana Hukum adalah sebagai salah satu alat untuk menggapai keadilan, namun ketika Hukum harus dihadapkan pada suatu proses Politik, maka Hukum berada di pihak yang lemah. Penegakan hukum adalah salah satu proses dati tercapainya keadilan, Hukum tidak boleh dipandang sebagai suatu Proses yang sudah jadi, malinkan harus dipandang sebagai suatu proses yang menjadi.
Penindasan terhadap keadilan dalam konteks ke-kini-an merupakan hal lumrah saja terjadi, bahkan akan lebih tepat jika menindas keadilan adalah hal yang wajib. Bagaimana tidak? Realita mafia hukum di Indonesia beberapa detik ini kian menunjukan, sudah sepatutnya bangsa ini gulung tikar. Kata-kata “Berdasarkan aturan Hukum” menjadi apologi primadona bagi aparat penegak hukum saat ini (oknum). Sebagai kamuflase menyelamatkan bangsa Indonesia dari mafia Hukum, pemimpin bangsa ini membuat satgas Mafia Hukum. Kehadiran Satgas Mafia Hukum boleh kita apresiasi, namun jangan berlebihan karena ada beberapa fakta unik yang terungkap pasca adanya Satgas Mafia Hukum, yang diantaranya adalah :
1. Melemahkan peran KPK di dalam mengungkap Kasus Korupsi, khususnya di Direktorat Perpajakan
2. Cukup banyak kasus yang terbongkar pasca kelahiran Satgas Mafia Hukum, boleh kita tafsirkan menjadi 2 hal :
a. Memang mafia Hukum ada
b. Mafia Hukum memang diadakan
Bangsa Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan hilangnya uang rakyat di direktorat pajak sebesar 25 Milyar. Problem tersebut tentunya mengembalikan amarah masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa . Munculnya Satgas Mafia Hukum menjadi penglima pemberantasan mafia Hukum boleh dipandang sebagai salah satu upaya pelemahan KPK oleh Pemimpin bangsa dan sebagai pencitraan pemimpin bangsa akan kekuatannya melawan Korupsi. Bangsa ini sudah cukup familiar dengan adanya KPK (Komisis Pemberantasan Korupsi), namun pasca serangan umum terhadap para petinggi KPK yang berakhir dengan upaya damai secara politik, menjadi suatu bukti kuat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia yang masih mempunyai hati nurani, bahwa drama tersebut adalah salah satu drama yang dilakukan untuk menjatuhkan KPK sebagai lembaga common enemy bagi para koruptor yang sebagian besar adalah pejabat Negara.
Bnagsa indonesia adalah bangsa yang berdasarkan Hukum , di mana Hukum adalah sebagai salah satu alat untuk menggapai keadilan, namun ketika Hukum harus dihadapkan pada suatu proses Politik, maka Hukum berada di pihak yang lemah. Penegakan hukum adalah salah satu proses dati tercapainya keadilan, Hukum tidak boleh dipandang sebagai suatu Proses yang sudah jadi, malinkan harus dipandang sebagai suatu proses yang menjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar